Berkurangnya Kaum Abangan pada masa Orde Baru tahun 1990
Kaum abangan pernah menjadi identitas politik yang kuat pada era politik tahun 1950-an, sampai sejumlah sarjana menyebut saat itu kaum abangan merupakan identitas kurang lebih dari 2/3 penduduk di pulau Jawa. Kaum Abangan juga tidak hanya disebut sebagai praktik keagamaan, melainkan ‘adat’ atau ‘budaya’.
Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia berfokus pada pembentukan negara yang lebih sekuler, namun tetap memfasilitasi keberagaman agama. Pemerintah Orde Baru secara khusus mendukung agama-agama yang mendukung modernisasi dan pembangunan negara. Setelah 1990-an ketika pemerintah Orde Baru mulai lebih mendekati kelompok Muslim modernis, terjadilah De-Abanganisasi yang menggambarkan proses di mana praktik-praktik agama yang lebih sinkretis dan tradisional (yang ada pada kaum abangan) mulai berkurang atau hilang karena pengaruh modernisasi dan perubahan kebijakan pemerintah.
Dalam konteks ini, di daerah seperti Pasuruan, Malang, dan Yogyakarta, banyak desa yang dulunya merayakan festival tahunan sedekah dusun kepada dhanyang deso, sebuah bentuk penghormatan terhadap roh leluhur atau entitas spiritual lokal, kini telah menghilang. Dengan hilangnya praktik seperti ini, banyak situs-situs yang sebelumnya dianggap keramat atau tempat tinggal roh leluhur juga telah rusak. Hal ini menunjukkan perubahan besar dalam kehidupan religius dan budaya masyarakat, yang awalnya menggabungkan ajaran agama dengan tradisi lokal, kini lebih terfokus pada praktik agama yang lebih formal dan terorganisir.
Robert Hefner berargumen bahwa faktor utama berkurang atau menghilangnya kaum abangan ini adalah Karena faktor ‘religionisasi’, yakni penyeragaman ekspresi keberagamaan agar mematuhi ‘ortodoksi’ (standar cara beragama yang ‘benar’). Seperti diuraikan Hefner, dalam sejarah Indonesia, proses ‘religionisasi’ ini bukan terjadi antar masyarakat secara horizontal melainkan juga melibatkan tangan negara, di mana pemerintah mengatur dan memfasilitasi kegiatan agama untuk kepentingan negara, bukan semata-mata untuk kepentingan spiritual. Pemerintahan Orde Baru kemudian memberikan kebijakan agar agama dimanfaatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan dan kontrol sosial.
