Kepercayaan masyarakat terhadap dunia akademik saat ini berada di titik nadir, tergerus oleh badai kekecewaan terhadap para intelektual yang kehilangan taji. Ruang publik kita hari ini dipenuhi oleh parade manusia bergelar panjang, tetapi berpemikiran pendek dan miskin substansi. Masyarakat tidak lagi bisa dibohongi oleh selembar ijazah atau jubah profesor ketika yang bersangkutan justru gagap saat dihadapkan pada realitas persoalan nyata. Fenomena akademisi “bodong” yang tidak paham keilmuannya sendiri telah meruntuhkan menara gading yang selama ini diagungkan.
Runtuhnya wibawa ini diperparah oleh tabiat buruk oknum akademisi yang gemar bersandiwara dan merasa paling tahu segalanya. Mereka kerap bersembunyi di balik istilah-istilah elitis dan teori usang untuk menutupi ketidakmampuan praktis di lapangan. Ketika masyarakat menuntut bukti konkret dan solusi nyata, yang disuguhkan justru ego sektoral dan klaim keahlian tanpa dampak. Kepura-puraan ini tidak bisa lagi ditoleransi oleh publik yang kini jauh lebih kritis dan melek informasi.
Keterpurukan ini berakar dari komersialisasi pendidikan yang kebablasan, di mana universitas bergeser fungsi dari menara ilmu menjadi korporasi pemburu laba. Ketika pendidikan tinggi diperlakukan sebatas komoditas bisnis, gelar akademik pun tak ubahnya barang dagangan yang bisa dibeli lewat jalur instan, dijajakan melalui sindikat jurnal abal-abal, atau dijadikan hadiah politik bagi para penguasa. Akibatnya, lahir generasi akademisi “pabrikan” yang tidak lagi memiliki kegelisahan intelektual, melainkan hanya sibuk mengejar target administratif, angka kredit, dan kenaikan jabatan fungsional demi melipatgandakan pendapatan. Institusi pendidikan tinggi tidak lagi memproduksi solusi untuk rakyat, melainkan mencetak birokrat bergelar mentereng yang berotak kosong namun berdompet tebal.
Sejarah mencatat, gejala hilangnya kepercayaan rakyat pada kaum elite yang memanjakan diri dalam kemewahan status ini bukanlah barang baru. Di akhir era Kerajaan Majapahit, runtuhnya kekuasaan tidak sekadar karena perang saudara Paregreg, melainkan karena jatuhnya kredibilitas kaum Brahmana (pujangga istana) di mata rakyat. Kala itu, para cendekiawan istana terlalu sibuk dengan ritual elitis, berpolitik praktis demi kedudukan, dan gagal membaca penderitaan rakyat akibat krisis sosial. Ketika masyarakat bawah membutuhkan tuntunan hidup nyata, kaum intelektual kraton justru terisolasi dalam kemapanan mereka sendiri.
Akibat dari kebebalan intelektual era Majapahit tersebut, rakyat jelata berbondong-bondong meninggalkan pengaruh para pemikir istana. Mereka mengalihkan kepercayaan kepada para pemuka agama baru yang membumi, kreatif, dan berbaur langsung menggunakan bahasa rakyat awam. Sama persis dengan transisi masa lalu, masyarakat hari ini juga sedang melakukan “bedol desa spiritual”; mereka memalingkan wajah menuju layar gawai dan memilih memercayai para influencer sebagai saluran edukasi yang baru.
Para pembuat konten dan influencer berhasil merebut hati publik karena mereka mengemas edukasi dengan cara yang jauh lebih kreatif dan adaptif. Informasi ilmiah yang rumit dan membosankan di tangan akademisi, mampu diubah oleh para kreator menjadi sajian visual yang segar, sederhana, dan mudah dicerna. Mereka meruntuhkan sekat-sekat formalitas, berbicara sebagai teman setara, dan menolak gaya komunikasi satu arah yang menggurui.
Lebih dari sekadar kreativitas, para influencer ini dinilai jauh lebih jujur karena berani menampilkan bukti berupa proses, riset mandiri, dan eksperimen nyata secara transparan. Ketika mereka membuat kesalahan, mereka mengoreksinya di depan kamera secara terbuka—sebuah sikap ksatria yang jarang ditemukan pada akademisi yang antikritik. Keaslian (authenticity) dan akuntabilitas publik inilah yang menjadi mata uang baru dalam industri kepercayaan hari ini.
Pada akhirnya, sejarah telah memperingatkan bahwa mereka yang mengisolasi diri dalam kesombongan intelektual akan digilas oleh zaman. Jika para akademisi modern terus bertahan dengan tabiat pura-pura tahu dan enggan turun gunung memperbaiki cara berkomunikasi, mereka akan benar-benar berakhir menjadi artefak masa lalu yang terlupakan. Masyarakat telah menentukan pilihannya sejak zaman Majapahit hingga era digital: mereka tidak butuh deretan gelar di atas kertas, melainkan kejujuran dan kemanfaatan ilmu di dunia nyata.
Agus Santoso, S.Hum
Sejarawan Jember
“Lingkar Studi Sejarah dan Kebudayaan Murtasiya”
